TIMES PAMEKASAN, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran besar, mencapai Rp335 triliun, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Selain ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga diyakini akan membawa dampak besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa kritik yang menyebut pemerintah belum berpihak pada UMKM tidaklah tepat. Menurutnya, alokasi dana tersebut justru akan langsung melibatkan dan menguntungkan pelaku usaha kecil. “Program MBG akan membuka peluang besar bagi UMKM, karena dapur-dapur umum akan dikelola oleh usaha menengah dan melibatkan banyak pemasok lokal,” ujarnya dalam pembukaan Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8).

Maman menjelaskan, setiap dapur umum membutuhkan modal antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar serta bekerja sama dengan sekitar 20 pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, mulai dari beras, telur, ikan, daging, hingga sayur-mayur. Uji coba program di sejumlah daerah, kata dia, menunjukkan hasil yang positif.

Target pemerintah adalah membentuk 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kehadiran dapur-dapur ini diperkirakan akan mengubah rantai pasok secara signifikan. “Awalnya mungkin pemasok akan diperebutkan, tetapi ketika semua dapur berjalan, kebutuhan bahan pangan justru akan mendorong tumbuhnya ekosistem usaha baru di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat mau tidak mau akan terdorong membuat peternakan ayam, kolam ikan, atau usaha telur,” tutur Maman.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam kesempatan yang sama menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, Rakornas Kadin menegaskan kembali pentingnya koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai penggerak rantai pasok nasional. “Program MBG adalah contoh nyata keberpihakan pemerintah. Investasi bernilai setengah triliun rupiah lebih akan berputar di daerah, ribuan dapur umum akan terlibat, sekaligus membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, buah, hingga pemasok susu di tingkat lokal,” katanya.

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran Rp335 triliun untuk MBG setara dengan 44,21 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut saat ini sudah ada 5.885 dapur MBG yang beroperasi di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain itu, hampir 19 ribu dapur lainnya sedang dalam tahap persiapan untuk segera dijalankan. (*)